Pamekasan, NU Online
Sekretaris Dinas Pendidikan Pamekasan M Ramli, Selasa mengatakan, persyaratan memiliki ijazah madrasah diniyah untuk masuk SMP masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan dinas.
"Kalau wacana ini nantinya diterima semua pihak, yang jelas akan kami putuskan menjadi kebijakan dinas," kata Ramli, Selasa siang.
Ia menjelaskan, gagasan memasukkan ijazah diniyah sebagai prasyarat masuk sekolah lanjutan tingkat pertama, baik SMP maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) timbul, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman keagamaan siswa.
Saat ini, kata dia, Disdik Pamekasan tengah menunggu masukan dari semua elemen masyarakat tentang rencana itu, termasuk dari kalangan legislatif dan praktisi pendidikan di Pamekasan.
"Gagasan ini juga sebagai bentuk tindak lanjut dari kebijakan lokal Disdik Pamekasan yang mengharuskan siswa yang mau masuk sekolah bisa membaca Al Qur'an," terang Ramli.
Sementara, kalangan DPRD Pamekasan menyambut positif wacana penerimaan siswa di tingkat SMP/MTs di Pamekasan itu dengan menggunakan ijazah atau piagam madrasah diniyah.
Anggota DPRD Suli Faris menilai, wacana itu sangat mendukung program Pemkab Pamekasan dalam menerapkan syariat Islam melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).
Hanya saja, kata dia, rencana itu nantinya perlu dilakukan secara bertahap, mengingat tidak semua pelajar di Pamekasan menempuh pendidikan diniyah.
"Langkah awal, bisa dimulai dengan tes tulis dan membaca Al- Qur'an," katanya menjelaskan.
Selain itu, dinas pendidikan setempat juga perlu menambah mata pelajaran agama di sekolah agar kecerdasan intelektual dan spiritual siswa seimbang.
Hal ini, sambung Suli, agar anak didik tidak hanya pintar dari sisi kemampuan materi pelajaran saja, akan tetapi juga dari sisi spiritulitasnya.
Suli yang juga Ketua Komisi A DPRD Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, sejauh ini memang belum ada pembicaraan serius antara Disdik dengan DPRD Pamekasan terkait rencana tersebut.
"Tapi sejauh tujuannya baik, saya, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan jelas akan mendukungnya," tegas Suli Faris.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Sob tentang problema madrasah diniyah ada nggak, jika ada sobat bisa kirimkan di http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/04/sumbang-makalah.html, mohon bantuannya ya
ReplyDeleteBoleh boleh aja masuk SMP harus ada ijazah MD, tapi apa berani pemda menggratiskan biaya pendidikan MD?
ReplyDeleteBagi orang kaya tidak masalah, tapi bagi orang miskin mencari uang seribu rupiah butuh perjuangan berat.
Mencari makan sehari-hari bagi orang miskin udah sulit jangan ditambah lagi dengan biaya-biaya ini itu. Kalo berani biayai pendidikan MD dari pemerintah...
Saya salut dengan guru2 ngaji didaerah yang mengajarkan Al-Qur'an dan akhlak tanpa imbalan apapun dari anak didiknya.
saya kira kita semua sudah saatnya sadar Cak Tri, kalau memang masih mengakui sila pertama adalah Ketuhanan dan mengakui bangsa Indonesia itu religius (apapun agamanya), sudah sewajarnya porsi pendidikan digeser ke pendidikan yg berbasis religiusitas, jargon memperbanyak SMK sudah tidak valid ditengah kerusakan bangsa yang luar biasa ini, saatnya pemerintah membuat Madrasah-madrasah (atau padanan lain di agama lain misalnya) untuk berperan dan menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas.
ReplyDeleteSemoga segera ada program pemerintah seperti itu, minimal metode Biaya Operasional Sekolah bisa diterapkan ke area Madrasah Diniyah.