Pilkada Ditunda, Ansor Pematangsiantar Imbau Warga Tak Provokasi

Jakarta, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Pematangsiantar mengatakan,
ditundanya pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah, terutama di Kota Pematangsiantar, menimbulkan kekecewaan banyak pihak, termasuk warga, pasangan calon, dan penyelenggara (KPUD).

“Tertundanya pelaksanaan pilkada di Kota Pematangsiantar  secara prinsip rakyat yang paling dirugikan karena tidak bisa menggunakan hak politiknya. Sampai dengan hari ini belum ada kepastian kapan pelaksanaannya, karena berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan juga anggaran,” katanya dalam siaran pers, Kamis (10/12).

Menurutnya, pilkada serentak seharusnya merupakan momentum mematangkan proses demokrasi, melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Terkait penundaan tersebut, GP Ansor setempat mengimbau kepada semua komponen dan seluruh warga agar sama-sama menjaga kondusivitas.

“Tidak terprovokasi dengan isu-isu perpecahan, karena ini akan merugikan pemerintahan ke depannya. Jangan menjadikan perbedaan dalam pemilihan pemimpin menjadikan perpecahan di masyarakat Siantar,” imbuh Arjuna Putra.

Ia berpandangan, di tataran konsep, pilkada oleh rak¬yat tak hanya terkait erat dengan prak¬tik desentralisasi dan otonomi daerah, tapi juga berkorelasi positif pada terwu¬judnya pemerintahan daerah yang de¬mokratis, pemberdayaan dan kesejahte¬raan rakyat.

Peningkatan kualitas pilkada tak ha¬nya ditentukan perbaikan undang-un¬dangnya, tapi juga perbaikan pelaksa¬naannya. Dengan pilkada serentak diha¬rapkan ada penyempurnaan pelaksana¬an pilkada. Perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, misalnya, di-harapkan dapat lebih bersinergi. Dari segi biaya dan waktu juga ada efisiensi.

“Pilkada serentak harus didukung tekad kuat semua pihak, baik partai po¬litik, KPU, Bawaslu, pemerintah/bi¬rokrasi, pemda, aparat penegak hukum maupun civil society: mereka harus ber-usaha keras mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik,” kata Arjuna.

Nilai-nilai demokrasi dan perilaku demokratis, katanya, menjadi tolok ukur penting sukses pilkada. Penegakan hukum ada¬lah keniscayaan. Tanpa itu, pilkada se¬rentak hanya menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan sosial dan politik. (Mahbib)

Sumber: NU Online

Tweet

Postingan terkait:

— Friday, December 11, 2015 — Add Comment — berita NU, berita pesantren terbaru, berita santri, kabar santri, Keislaman, kenuan, Nadhlatul Ulama, NU